Kebijakan Proteksi dalam Perdagangan Internasional

Kebijakan Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional bisa memberikan keuntungan sekaligus menciptakan ancaman bagi perekonomian suatu negara. Untuk melindungi diri, maka suatu negara biasanya menerapkan suatu kebijakan yang bisa menguntungkan, setidaknya bagi negara itu sendiri.

KEBIJAKAN PROTEKSI

1.     Pengertian Kebijakan Proteksi

Kebijakan proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh (infant industry), dan melindungi perusahaan baru dari perusahaan-perusahaan besar yang dari persaingan yang tidak adil, juga melindungi dari -persaingan barang-barang impor.

Industri-industri domestik yang baru berdiri biasanya memiliki struktur biaya yang masih tinggi, sehingga sulit bersaing dengan industri asing yang memiliki struktur biaya rendah (karena sudah memiliki skala ekonomi yang besar). Proteksi ini memberi kesempatan kepada industri domestik untuk belajar lebih efisien dan memberi kesempatan kepada tenaga kerjanya untuk memperoleh keterampilan. Kebijakan proteksi biasanya bersifat sementara. Jika suatu saat industri domestik dirasakan sudah cukup besar dan mampu bersaing dengan industri asing, maka proteksi akan dicabut.

2.     Proteksi dalam Perdagangan Internasional terdiri atas kebijakan :

a.   Tarif (pembahasan sangat lengkap dari kebijakan tarif dapat dilihat di sini)

b.    Kuota

Kuota adalah bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu atau kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang yang diperdagangkan. Sama halnya tarif, pengaruh diberlakukannya kuota mengakibatkan harga-harga barang impor menjadi tinggi karena jumlah barangnya terbatas. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pembatasan jumlah barang impor sehingga menyebabkan biaya rata-rata untuk masing-masing barang meningkat. Dengan demikian, diberlakukannya kuota dapat melindungi barang-barang dalam negeri dari persaingan barang luar negeri.  (penjelasan lebih lengkap, dapatkan di sini)

c.  Pelaranganimpor (pembahasan tentang pelarangan impor dapat dilihat di sini)

d.  Subsidi

Dengan adanya subsidi, produsen dalam negeri bisa menjual barangnya lebih murah, sehingga bisa bersaing dengan barang impor.

Subsidi yang diberikan bisa dalam berbagai bentuk, misalnya:

1) Subsidi langsung berupa sejumlah uang tertentu

2) Subsidi per unit produksi. (penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan subsidi dapat dilihat di sini)

e.  Dumping

Dumping adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada dijual di dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi.  Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. (penjelasan lebih lengkap, dapatkan di sini)

3.     Faktor-faktor yang mendorong proteksi

Dalam perdagangan luar negeri konsep proteksi berarti usaha-usaha pemerintah yang membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari Negara-negara lain dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu yang penting artinya dalam pembangunan Negara dan kemakmuran perekonomian negara.

Ada beberapa tujuan penting dari proteksi:

a.     Mengatasi masalah deflasi dan pengangguran.

b.     Mendorong perkembangan industri baru

c.     Mendiversifikasikan perekonomian

d.     Menghindari kemerosotan industri-industri tertentu

e.     Memperbaiki neraca pembayaran

f.     Menghindari neraca pembayaran

g.     Menghindari dumping

h.     Menambah pendapatan pemerintah

4.     Tujuan kebijakan proteksi adalah:

•  Memaksimalkan produksi dalam negri.
•  Memperluas lapangan kerja.
•  Memelihara tradisional.
•  Menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan.
• Menjaga stabilitas nasional, dan tidak menggantungkan diri pada negara lain.

5.     Konsep dan Praktik Proteksi

Proteksi meliputi tarif dan nontarif melalui tarif bea masuk, digolongkan atas dua jenis, yakni tarif nominal dan tarif efektif. Tarif nominal dinyatakan beberapa% dari nilai impor (fob), sedangkan tarif efektif dihitung dengan mengetahui lebih dulu nilai tambah suatu komoditi, yang dapat diciptakan di dalam negeri dan nilai tambah komoditi itu di pasar internasional. Kemudian, dihitung persentase perbedaannya. Proteksi nontarif dapat berupa pelarangan impor, membatasi impor, rintangan-rintangan administrasi, dan lisensi impor.

Kebijakan tarif dan nontarif ini berkaitan dengan variabel-variabel ekonomi lainnya, seperti pendapatan pemerintah, harga barang-barang di dalam negeri, termasuk dalam hal bahan baku, kurs mata uang di dalam negeri dan luar negeri, teknologi produksi, kesempatan kerja, dan berkaitan pula dengan produksi sektor pertanian dan efisiensi industri. Tingkat tarif yang relatif tinggi untuk barang-barang konsumsi akan mengurangi daya saing, sedangkan bagi bahan baku, akan menimbulkan harga yang relatif tinggi, dan sukar mendapat daya saing. Dalam batas waktu tertentu proteksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi jika terus-menerus akan merugikan ekonomi di dalam negeri karena setiap komoditi akan mengalami masa jenuh. Produksi di dalam negeri relatif lebih banyak tersedia, sedangkan harganya relatif mahal maka kemampuan daya beli tidak naik sebagaimana diharapkan. Hal ini dapat menimbulkan keadaan under-capacity yang lebih tinggi, dan makin mendorong ekonomi biaya tinggi.

Dalam berbagai kasus di negara-negara Amerika Latin dan negara berkembang lainnya, proteksi juga menimbulkan konsentrasi pasar dan monopoli, dan malahan di Pakistan menimbulkan pula tekanan terhadap sektor pertanian, dan di Amerika Serikat tahun 1978-1982, telah menurunkan kesempatan kerja  40% pada industri mobil diperlukan proteksi dari saingan luar negeri. Proteksi yang tinggi dapat menimbulkan mata uang dalam negeri menjadi over-valued.

6.     Mengukur besarnya proteksi

Tarif atas barang impor meningkatkan harga barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri. Dampak ini kerap merupakan tujuan utama dari tarif untuk melindungi produsen dalam negeri terhadap persaingan impor yang harganya lebih murah. Dalam menganalisis kebijakan perdagangan yang dijumpai dalam kenyataan, agaknya penting untuk mengetahui besarnya perlindungan (proteksi) dari tarif atau kebijakan perdagangan lain yang benar-benar diberikan kepada suatu industri. Besarnya perlindungan ini biasanya dinyatakan dalam persentase dari harga yang berlaku jika perdagangan berlangsung dengan bebas. Pembatasan impor gula, misalnya, dapat meningkatkan harga yang diperoleh produsen gula Amerika sebesar 45 persen.

Pengukuran demikian sepintas lalu tampaknya merupakan pengukuran gamblang dalam kasus tarif: jika jenis tarifnya berbentuk pajak ad valorem yang besarnya proporsional terhadap nilai impor, tingkat tarif itu sendiri niscaya mengukur besarnya proteksi; jika jenis tarifnya adalah spesifik, dengan membagi tarif dengan harga netto setelah tarif menghasilkan angka yang sama dengan tarif ad valorem.

Ada dua masalah dalam menghitung tingkat proteksi dengan cara sederhana di atas.

1.       Pertama, jika asumsi negara kecil buka merupakan pertimbangan yang akurat, maka sebagian dampak tarif akan menurunkan harga ekspor dan sebagian lagi berupa peningkatan harga Domestik, dan dampak dari kebijakan perdagangan terhadap harga ekspor terkadang sangat berarti. Dalam teori (meskipun jarang terjadi dalam kenyataan) sebetulnya bisa saja terjadi di mana tarif sebetulnya bisa menurunkan harga yang diterima produsen dalam negeri.

2.       Kedua, tarif bisa menimbulkan dampak yang berbeda di setiap tahapan produksi suatu barang.

Contoh sederhana dari permasalahan ini dapat dilukiskan dengan ilustrasi berikut.

Misalkan harga mobil di pasaran dunia adalah $8,000 dan harga keseluruhan suku cadangnya adalah $6,000. marilah kita bandingkan keadaan di dua negara: satu negara ingin mendorong pengembangan industri perakitan mobil dan yang lain telah memiliki industri perakitan dan menginginkan pengembangan industri suku cadang mobil. Untuk mendorong industri mobil dalam negeri, negara pertama mengenakan tarif sebesar 25 persen atas mobil yang diimpor, sehingga memungkinkan pengusaha perakitan di dalam negeri menetapkan harga $10,000 dan bukan $8,000. Dalam kasus, kita sudah salah kalau pengusaha perakitan mobil menerima proteksi hanya sebesar 25%.

Sebelum ada tarif, perusahaan perakitan dalam negeri akan berkiprah hanya kalau ia bisa memperoleh setidaknya $2,000 (selisih antara harga mobil $8,000 dan harga keseluruhan suku cadang $6,000);kini, ada tarif, ia dapat memperoleh paling tidak $4,000 (perbedaan harga mobil setelah tarif sebesar $4,000(perbedaan harga mobil setelah tariff sebesar $10,000 dengan biaya suku cadang sebesar $6,000). Artinya, tingkat tarif sebesar 25% memberikan pengusaha perakitan tingkat proteksi efektif (effective rate of protection)  sebesar 100%.

Di pihak lain, katakanlah di negara kedua, untuk mendorong produksi suku cadang di dalam negeri, mengenakan tarif 10% atas suku cadang yang diimpor, sehingga meningkatkan biaya suku cadang bagi pengusaha perakitan $6,600. Meskipun tak ada perubahan tarif atas mobil impor kebijakan ini menyebabkan usaha perakitan mobil dalam negeri kurang menguntungkan. Tanpa tarif merakit mobil didalam negeri akan menghasilkan $2,000 ($8,000-$6,000);setelah adanya tarif perakitan lokal hanya memperoleh $1,4000 ($8,000-$6,600). karena itu, disatu pihak tarif  memberikan proteksi positif kepada pabrik suku cadang, tetapi dilain pihak menimbulkan proteksi efektif  yang negatif bagi pengusaha perakitan sebesar 30% (-600/2000).

Dengan alasan yang serupa dengan contoh diatas para ekonom lebih merinci perhitungan untuk mengukur tingkat proteksi efektif yang sebetulnya diperoleh suatu sektor industri dengan adanya tarif dan kebijakan perdagangan lainnya. Kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi,kerap mengakibatkan tingkat proteksi efektif lebih tinggi dari tingkat tarif normalnya.