26 Desa di Kabupaten Bekasi Masuk Rawan Pangan

 Pemetaan situasi ketahanan pangan penting dilakukan sehingga intervensi kerawanan berjalan optimal dan tepat sasaran. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menemukan ada 26 desa yang masuk dalam kategori rawan pangan (Kategori III).

Program yang dilakukan untuk mengatasainyamuai dari cadangan pangan pemerintah, warung pangan, gabah bantuan pemerintah, dan gerakan pangan murah, program gebrak (berakan berbagi B2SA). Perlu dibangun pasar di setiap kecamatan dan desa untuk mempermudah akses masyarakat. Biayanya tidak semuanya ditanggung APBD tapi juga dari APBDes dan swasta. 

Saat ini Kab. Bekasi hanya memiliki 12 pasar yang melayani 23 kecamatan.

26 desa itu mana saja sih?

Program Gempungan di Purwakarta

Di Purwakarta ada sebuah program bernama "Gempungan". Lengkapnya, "gempungan di buruan urang lembur". Artinya kira-kira, "berkumpul di halaman orang".

Program ini diakui sudah berjalan kurang lebih 10 tahun, yaitu selama Bupati Dedi Mulyadi menjabat. Gempungan ini adalah istilah untuk musyawarah desa. Tujuannya adalah untuk mendekatkan layanan pemerintah terhadap warga desa, misalnya untuk pembuatan KTP, KK, Akta, pemeriksaan kesehatan, inseminasi sapi buatan, dan lain-lain.

Entah bagaimana kenyataannya, namun beberapa responden yang diwawancara 6 Februari 2018 mengatakan bahwa program-program gempungan gratis atau tanpa penarikan biaya.

Ba-Ternit Ecofy, Inovasi Mahasiswa ITB sebagai Alternatif Eternit

Tahukah kita ada seorang mahasiswa yang berhasil memenangkan posisi kedua pada Kompetisi tanoto Student Research Award 2017 (TSRA'17). Dialah Agung Pratama, Yongki Aleksander dan Berri Dwi Putra, ketiganya adalah mahasiswa ITB. Mereka mengubah limbah pelepah pisang  menjadi komoditi industrial. Pelepah pisang dinaikkan nilai ekonomisnya menjadi Ba-Ternit Ecofy (Banana Eternit Eco-Friendly).

Pelepah pisang diolah menjadi serbuk kemudian dicampur dengan lem PVC dan di press. Setelah diuji massa jenis, ketahanan akan berat dan kelenturan Ba-Ternit Ecofy ini memiliki banyak keunggulan. Dibandingkan dengan materi lainnya, gypsum akan patah pada beban 10 kg; triplek rusak pada beban 19 kg, sementara Ba-Ternit Ecofy hanya akan melengkung pda beban 22 kg.

SADAR POTENSI DALAM CAPAI VISI JAWA BARAT 2013

Jawa Barat, dalam mencapai visi dan misinya, perlu menyadari potensi yang dimiliki. Salah satunya adalah potensi geografis yang berdampingan dengan DKI, sehingga menjadikannya sebagai daerah penyangga ibukota. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat.

Sampai saat ini Jawa Barat mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. PDRB termasuk migas Jawa Barat pada tahun 2007 mencapai Rp. 490.993,07 Milyar. Tiga kabupaten penyumbang PDRB terbesar di Propinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bekasi (15,04 persen), Kabupaten Bogor (10,33 persen) dan Kabupaten Karawang (10,30 persen). Sehingga total sumbangan dari ketiga kabupaten tersebut adalah sebesar 35,67 persen.

Bila menelaah lebih lanjut kedalam PDRB tiap kabupaten, terlihat bahwa sumbangan terbesarnya berasal dari sektor industri. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Bekasi sebesar 79,82 persen, di Kabupaten Bogor sebesar 63,72 persen dan Kabupaten Karawang sebesar 53,80 persen.

Dari kenyataan diatas, jelas besarnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Jawa Barat membuat sektor industri menjadi sangat sensitif. Saat keadaan kondusif bagi aktivitas ekonomi, produktivitas akan meningkat, tenaga kerja terserap lebih banyak, sehingga akhirnya mampu menumbuhkan laju perekonomian dan menekan angka kemiskinan. Sebaliknya ketika keadaan tidak kondusif, banyak tenaga kerja yang di-PHK, produktivitas menurun, ekonomi melesu, akibatnya lebih lanjut adalah peningkatan angka kemiskinan. Seperti yang tengah terjadi saat ini, perlambatan ekonomi Indonesia terjadi akibat efek domino dari kolapsnya ekonomi AS. Hal ini sedikit banyak akan berdampak pada sektor industri di Jawa Barat pada khususnya. Pemerintah diharapkan mampu menyediakan payung sebelum hujan, mengingat begitu besarnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Jawa Barat.

ISEI dalam pleno ke-12 di Balikpapan, menawarkan jurus jitu untuk percepatan pemulihan ekonomi, yaitu menggeser paradigma pembangunan dan merevitalisasi pertanian. Revitalisasi di bidang pertanian dilakukan dalam aspek onfarm, serta agribisnis di sektor hulu dan sektor hilir. Hal ini sangat mendesak untuk diimplementasikan dalam satu kebijakan operasional yang nyata, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peran pembangunan di sektor pertanian perlu mendapat perhatian serius. Potensi sektor pertanian di Jawa Barat masih sangat besar. Apalagi sebagian besar kabupaten di Jawa Barat masih bergantung pada sektor pertanian. Bahkan Cianjur, Garut dan Tasikmalaya hampir separuh dari nilai tambah bruto yang terbentuk berasal dari sektor ini. Kenyataan yang harus dicermati adalah bahwa kantung-kantung kemiskinan justru berada di kawasan pertanian.

Kondisi Jawa Barat sampai saat ini masih jauh dari pro poor. Salah satu indikatornya adalah belum meratanya akses masyarakat  terhadap perekonomian. Perekonomian saat ini sebagian besar (64,82 persen) dinikmati segelintir orang, yaitu golongan pemilik usaha/modal. Sedangkan buruh/karyawan yang notabene sebagai golongan terbesar dari masyarakat hanya menikmati 30,47 akses perekonomian. Sisanya 4,71 persen merupakan pajak yang merupakan balas jasa bagi pemerintah.

Mencapai masyarakat yang sejahtera merupakan tujuandari tiap pemerintahan. Terkadang program yang direncanakan tidak membuah hasil sebagaimana yang ditargetkan. Hal ini disebabkan berbagai faktor, baik dari objek dan subjek program. Masyarakat terkadang belum siap menerima dan mengimpelmentasikannya, sedangkan banyak juga dana bantuan yang kemudian malah di korupsi. Bukan  rahasia jika korupsi merupakan biang keladi dari ekonomi biaya tinggi. Hal inilah yang menjadi pelemah daya tarik investasi. Korupsi juga memperparah upaya pemerataan pendapatan masyarakat di Jawa Barat.

PDRB memang seringkali dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Namun perlu disadari bahwa dalam PDRB nilai tambah yang terbentuk belum tentu dinikmati seluruhnya oleh masyarakat Jawa Barat, karena masih mengandung transfer in dan transfer out. Bila ada sinyalemen yang menunjukkan bahwa pemilik modal bukan merupakan warga Jawa Barat atau bahkan WNA, berarti akan terjadi transfer out yang akan sangat merugikan bagi perekonomian Jawa Barat. Hal ini mengingatkan pemerintah daerah agar bijaksana dalam membuka pintu investasi.

Walaupun laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sejak tahun 2000 terus positif, pemerintah harus tetap waspada. Jangan terbuai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ternyata kondisi tersebut belum tentu menunjukkan masyarakat yang sejahtera. Dengan kesadaran tersebut semoga tercapai Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera, sesuai dengan visi yang ingin dicapai pada tahun 2013 ini. Semoga!

Mengkaitkan Laju Pertumbuhan, Pendapatan Riil, Konsumsi Masyarakat dan Inflasi: Kasus Jawa Barat

Kinerja ekonomi suatu daerah sampai saat ini masih diukur lewat PDRB-nya. Jawa Barat sejak tahun 2005 mampu menangguk LPE diatas 5 %. Bahkan tahun 2007 LPE-nya mencapai nilai yang fantastis, 6,41 %.

LPE tanpa migas pada triwulan I 2009 yoy mampu tumbuh sebesar 4,39 %. Ternyata lesunya ekonomi global berpengaruh besar pada kinerja ekonomi Jawa Barat. Hingga tahun ini LPE tidak mampu menempus angka 5 %.

Sektor Industri Pengolahan yang biasanya menjadi kontributor terbesar PDRB Jawa Barat, pada triwulan I 2009 ini justru mengalami penurunan paling besar dibandingkan triwulan IV 2008. Padahal sejatinya Industri Pengolahan identik dengan penyerapan tenaga kerja. Maka tak heran Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang menjadi daerah tujuan para migran, karena faktor penariknya tersebut.
Tingginya angka pertumbuhan ekonomi tidak serta merta menunjukkan keadaan sosio-ekonomi yang baik. Lapangan kerja yang tidak mampu menyerap tenaga kerja mengakibatkan masuknya para migran bisa memperbesar angka pengangguran.

Jumlah angkatan kerja di Jawa Barat per Februari 2009 sebesar 19,05 juta jiwa atau 63,58 persen dari total penduduk usia kerja. Berarti terjadi pertambahan sebesar 0,63 juta jiwa dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun walaupun penduduk yang memasuki angkatan kerja begitu besar, jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2009 justru mangalami kenaikan menjadi 16,79 juta jiwa. Lapangan kerja mampu menyerap 88,15 persen dari total angkatan kerja yang tersedia. Berarti persentase pengangguran turun menjadi 11,85 %. Padahal tahun lalu angka pengangguran mencapai 12,28 persen.

Saat industri pengolahan melemah, sektor pertanian mampu menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu mencapai 26,8 persen (4,4 juta jiwa). Agaknya revitalisasi sektor pertanian yang didengungkan pemerintah harus benar-benar dilaksanakan bukan hanya menjadi jargon kampanye saja. Setelah dihantam krisis berulang kali terbukti sektor pertanian menjadi jaringan pengaman sosial ekonomi bagi masyarakat pada umumnya (low educated and low skilled).

Sekali lagi, dalam memotret ekonomi Jawa Barat ternyata tidak melulu melihat LPE-nya, tingkat inflasi juga perlu diperhitungkan. Gini rasio pendapatan penduduk Jawa Barat yang masih besar menunjukkan ternyata besarnya nilai tambah bruto yang terbangun tidak dinikmati secara merata oleh penduduk Jawa Barat. Sistem kebijakan pengaturan upah yang diregulasikan seperti UMR agaknya belum bisa menggenjot perekonomian Jawa Barat. Karena itu sebagian besar penduduk Jawa Barat malah berada pada segitiga terbawah. Dengan kondisi pendapatan riil yang rendah dan nilai konsumsi yang tinggi maka akibatnya adalah timbulnya inflasi. Kalau masyarakat mau mengeluarkan uang lebih banyak daripada nilai produksinya maka harga-harga akan naik. Inilah sumber inflasi Jawa Barat.

monolog:
Dan sepertinya orang-orang seperti ‘akyu’ inilah penyebab inflasi di Jawa Barat. Besar pasak dari pada tiang.
Hidup PNS! Keajaiban dunia ke-11, dengan anak tiga, gaji minim, bisa idup! Hebatttt...