Minggu, 10 Maret 2024

Pola Tahunan: Harga Merangkak Naik Jelang Ramadhan

Harga-harga di pasar tradisional Singaparna terus naik. Harga ayam potong (4/3/2024) daro 32.000 naik menjadi Rp38.000-40.000,00. Harga telur dari R26.000 menjadi Rp31.000,00. Keniakan ini diduga terjadi karena keinakan harga pakan ayam yang naik serta pasokan telur yang berkurang. Kenikan harga ini disikapi konsumen dengan mengurangi jumlah pembelian.

Pola tahunan, kan? 

#harga # inflasi #kota_inflasi


Jumat, 08 Maret 2024

Gonjang-ganjing Beras yang Tak Berkesudahan

Ketergantungan masyarakat terhadap beras kembali "diributkan". Setelah El Nino memporakporandakan pola produksi beras dalam negeri, para pejabat kembali berkoar agar masyaarakt beralih ke sumber pangan karbohidrat lain selain beras, atau bahasa kerennya melakukan diversifikasi pangan. Sayangnya, koar tersebut semakin lenyap ketika pasokan dan harga beras kembali stabil.

Tak Mudah Stailkan Harga Beras 

Harga Eceran Tertinggi (HET) beras mempunyai peranan penting sebagai indikator pemerintah dalam pengambilan kebijakan stabilisasi pangan. Stabilisasi ini semakin beras jika dilakukan disaat pasokan beras tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, seperti saat kita mengalami kekeringan akibat dampak El Nino. 

Konon Ombudsman RI pernah memberikan rekomendasi kepada Bapanas untuk menghapus HET beras karena dinilai tidak efektif menjaga stabiilisasi harga beras. Bapanas menanggapi bahwa rekomendasi tersebut sulit untuk diikuti karena HET beras merupakan indikator pemerintah dalam pengambilan kebijakan pangan. Pemerintah sangat berhati-hati dalam melakukan perhitungan secara terinci, mulai ari mempertimbangkan biaya produksi petani, hingga daya beli masyarakat di setiap daerah sebelum menentukan HET.  Jika terjadi keaikan diatas harga tersebut, maka pemerintah mendapat sinyal untuk melakukan program bantuan demi menstabilkan harga.

Seperti yang dilakukan Bulog, yakni menyiapkan beras pasokan stabilisasi harga pemerintah (SPHP) saat ini sebanyak 1,7 ton dan ditargetkan menjadi 2 ton pada November 2023. 31.000 ton beras SPHP sudah disalurkan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan diklaim efektif menurunkan harga beras medium hingga rata-rata Rp11.000,00 dari sebelumnya Rp12.000,00 lebih.

Kenyataannya menstabilkan harga beras memang tidak mudah, dimana pemerimtah juga sudah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani hingga 20 persen dari semua Rp4.200,00 per kilogram menjadi Rp5.000,00 per kilogram.

Tanggal 4/10/2023 Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan bahwa stok PIBC sudah mencapi 31.410 ton. Perum Bulog menjamin pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dikuasai Bulog berada dalam jumlah aman sampai panen raya 2024 dan sedang digelontorkan melalui bantaun pangan dan operasi pasar.   


Kamis, 07 Maret 2024

26 Desa di Kabupaten Bekasi Masuk Rawan Pangan

 Pemetaan situasi ketahanan pangan penting dilakukan sehingga intervensi kerawanan berjalan optimal dan tepat sasaran. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menemukan ada 26 desa yang masuk dalam kategori rawan pangan (Kategori III).

Program yang dilakukan untuk mengatasainyamuai dari cadangan pangan pemerintah, warung pangan, gabah bantuan pemerintah, dan gerakan pangan murah, program gebrak (berakan berbagi B2SA). Perlu dibangun pasar di setiap kecamatan dan desa untuk mempermudah akses masyarakat. Biayanya tidak semuanya ditanggung APBD tapi juga dari APBDes dan swasta. 

Saat ini Kab. Bekasi hanya memiliki 12 pasar yang melayani 23 kecamatan.


26 desa itu mana saja sih?



Gender Equality and Social Inclusion (GESI) - Investasi Kesetaraan Gender

Ketidaksetaraan gender ternyata masih menjadi isu bagi Indoensia. Tidak hanya ketidaksetaraan ekonomi dimana akses dan peluang ekonomi laki-laki masih lebih condong dibandingkan perempuan. 

  • Komposisi laki -laki di dunia usaha dan industri masih mendominasi, terutama di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
  • Di bidang pendidikan, kesetaraan akses dan partisipasi perempuan di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), masih rendah.
  • Kekerasan mayoritas korbannya adalah perempuan. 
  • Di wilayah 3T, akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi dan prakelahiran masih terbatas, Begitu pula isu kesehatan mental banyak terjadi pada perempuan.

Dari sisi ketidaksetaan sosial, baik berdasarkan jenis kelamin, etnisitas, orientasi seksual, ataupun disabilitas, memiliki dampak serius terhadap pembangunan berkelanjutan karena masyarakat yang tidak inklusif rentan terhadap konflik, ketidakstabilan, dan ketidakadilan.

Investasi Kesetaraan Gender

Pendidikan berperan penting dalam mencapai kesetaraan gender dan inklusi sosial. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Pemerintah, dengan dasar hukum ini, menetapkan landasan bagi sistem pendidikan yang inklusif, menjamin hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan berkuali- tas bagi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin.

Gender Equality and Social Inclusion (GESI) 

Gender Equality and Social Inclusion (GESI) merupakan sebuah konsep yang menjadi fokus utama dalam pembagunan sosial dan ekonomi global. GESI bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan inklusif, yang di dalam- nya, setiap individu memiliki akses setara terhadap sumber daya, peluang, dan keputusan. GESI tidak sebatas pada kesetaraan gender tetapi juga mencakup berbagai dimensi keberagaman untuk mencip takan masyarakat yang lebih adil dan seimbang,

Inklusi sosial sendiri merupakan perluasan konsep gen- der yang semakin terbuka, dengan fokus pada usaha un- tuk meningkatkan martabat dan kemandirian individu se bagai kunci utama menuju pencapaian kualitas hidup yang optimal. GESI menjadi role model dalam menanggu langi kesenjangan dan kerentanan sosial.

8 Maret dirayakan oleh seluruh dunai sebagai Hari Perempuan Internasional . Tahun 2024 dirayakan dengan mengusung tema Invest in Women: Accelerate Progress (Berinvestasi pada Perempuan: Mempercepat Kemajuan). "Mengedepankan investasi dalam kesetaraan gender untuk mendorong kemajuan sosial dan ekonomi.

Peran perempuang sangat penting dalam menciptakan dunia yang lebih inklusif. Pemerintah  harus mampu menjadi akselerator pemberdayaan perempuan dalam segala sektor dan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi penuh dari berbagai kelompok dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya tanpa adanya diskriminasi maupun pengecualian. Dengan begitu, perempuan akan merasa terlibat, memiliki, relevansi, serta lebih memberdayakan diri di banyak hal ataupun aktivitas, terutama terkait dengan pembangunan bangsa. Pemerintah juga perlu memperhatikan permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan agar ke depannya masalah tersebut dapat diatasi secara maksimal. 

Catatan Icha

Menarik untuk membahas Kesetaraan Gender dari sudut pandang "kearifan lokal'. Bukankah isu gender ini menjadi sangat relatif karena ada variabel keragaman budaya yang mempengaruhi perbedaan perlakuan antar gender. Misal: perempuan tidak bekerja terkadang bukan karena tidak boleh/tidak mau bekerja tapi 'memilih' untuk tidak bekerja. 

Dari sudut pandang Anda bagaimana?




Kabupaten Bogor Dinobatkan Bebas Penyakit Frambusia

Penyakit Frambusia adalah penyakit menular yang sering diabaikan (neglected tropical disease (NTD)) karena jumlah kasus yang kecil. Kasus penyakit ini biasanya terjadi di negara wilayah tropis yang memiliki sanitasi buruk, seperti Afrika, Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Oceania, sehingga sering disebut juga sebagai Frambusia Tropicana. 

Walaupun jarang terjadi kasus ini masih terjadi di Indonesia. Penularan tejadi dengan kontak langsung sehingga terinfeksi bakteri Treponema Pertenue  yang menyebabkan penyakit kulit bahkan menyebabkan kecacatan tulang.  Penyakit ini dinamakan Frambusia karena gejala pada kulit mirip buah Frambusia.   

Tanggal 6 Maret 2024, Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, sebagai daerah bebas penyakit Frambusia atau Patek. Hingga tahun 2023 tidak ditemukan kasus ini di Kabupaten Bogor. 

  • Penilaian dilakukan dengan kriteria:
  • Pemetaan dan Pencatatan Kasus
  • Pembuktian semua suspek Frambusia negatif secara laboratorium
  • Melihat ketepatandan kelengkapan laporan kasus dari semua puskesmas 

Bagaimana dengan Kabupaten lainnya di Indonesia?

Icha 06/03/2024

Sejarah Jalur Kereta Api Bandung-Ciwidey

Keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk mereaktivasi jalur kereta api Bandung–Ciwidey sungguh menarik. Jalur kereta api ini sudah non-aktif sejak tahun 1982, dianggap tidak menguntungkan lagi karena kalah bersaing dengan mobil pribadi dan angkutan umum. Menariknya, walau dinon-aktifkan, konon Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Ditjenka atau DJKAsudah membuat masterplan reaktivasi, namun belum terlaksana hingga. Beberapa titik pernah aktif, seperti jalur menuju Kavaleri, dan jalur menuju Depot Pertamina. Sebagian rel digunakan hingga pertengahan 2000-an untuk mengangkut tank dari Pindad ke Kavaleri dan sebaliknya.

Semula, jalur ini dibangun untuk mengangkut hasil bumi dari Bandung selatan ke Stasiun Bandungatau ke Batavia. Hal ini disebabkan yang memerlukan alat pengangkut produk-produk perkebunan dari wilayah Bandung Selatan agar murah dan cepat. Biaya pengiriman hasil dari Bandung Selatan ke wilayah lainnya dengan menggunakan pedati perlu mengeluarkan biaya sebesar 15 hingga 18 sen tiap ton. Selain mahal, pedati pun memiliki kelemahan menghadapai jarak tempuh yang jauh dan jalanan yang sukar dilalui.

Oleh karena itu, kemudian dibangunlah jalur kereta api Bandung-Ciwidey yang menelan biaya sekitar  ƒ1.776.000,00. jalur ini dibuat oleh perusahaan Belanda, Staatsspoorwegen (SS), yang terdiri atas segmen Cikudapateuh-Kopo (Soreang), dilanjut ke Ciwidey, dan dibuatkan pula jalur cabang dari Dayeuhkolot menuju Majalaya. Dalam verslag yang dibuat oleh Staatsspoorwegen, jalurnya sendiri dibuka untuk Bandung–Kopo (Soreang) dibuka pada tanggal 13 Februari 1921, dan Soreang–Ciwidey pada tanggal 17 Juni 1924

Pada perjalanannya, Staatsspoorwegen diserah- terimakan menjadi Djawatan Kereta Api Republik Indone- sia (DKARI) hingga saat ini menjadi PT Kereta Api Indonesia (KAI). 

   

[Ich-2024]

Cipratan Pembangunan KCIC untuk Kabupaten Bandung

        Kabupaten Bandung termasuk wilayah yang dilalui pembangunan Kereta Api Cepat  China Indonesia (KCIC). Wajar jika Bupati Kabupaten Bandung tidak berpuas dengan itu saja, Ada peluang untuk memperbesar dampak pembangunan tersebut dengan mengaktifkan kembali jalur kereta api Bandung-Ciwidey. 

        Reaktivasi jalur kereta api merupakan kerwenangan PT KAI (Kereta Api Indonesia) sehingga usulan tersebut dilayangkan pada yang berwenang. Namun, sangat disadari ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan ini yaitu perihal masyarakat yang menempati wilayah di sekitar jalur tersebut. 

Pembangunan Tol

       Selain reaktivasi jalur kereta, pemerintah Kabupaten Bandung juga mengusulkan (1) pembuatan jalan tol Soreang sampai Cidaun, (2)  pelebaran jalan Pacira (Pasirjambu-Ciwidey-Rancabali) hingga Pangalengan, dan (3) pembuatan kereta gantung dari Soreang-Pacira hingga Pangalengan.  

Sumber: PR 7 Maret 2024] #fenomenakonstruksiJabar2024

___

Catatan Icha

    Jalur kereta Api Bandung-Ciwidey tercatat dinon-aktifkan sejak tahun 1982 karena dianggap tidak mampu bersaing dengan kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Hingga tahun 2000 ada beberapa titik yang sempat aktif. Dengan demikian bisa dikatakan dalam kurun waktu cukup lama banyak aset yang dikuasai oleh KAI ini tidak produktif. Kondisi ini mengakibatkan rusak/menyusutnya nilai aset barang/bangunan. Pengawasan/pemeliharaan  aset yang minim membuka peluang aset hilang, pindah tangah, alih fungsi dan lain sebagainya. Bahkan, ditengarai saat ini tanah PT. KAI banyak dihuni oleh warga, sehinggakendala terbesar untuk reaktivasi adalah "pengambilalihan' wilayah dari penduduk setempat.  

Hal ini menjadi dilematis, jika penduduk setempat direalokasi akan terdengar sangat tidak adil dan dzalim. Proses ini pasti akan menimbulkan perlawanan yang memakan waktu, energi dan biaya. Namun disisi lain, jika terus dibiarkan maka bisa-bisa potensi yang ada sirna tanpa memberikan manfaat bagi warga Jawa Barat. 

Semoga pemerintah bisa segera mewujudkannya dengan cara terbaik. 

75% Rumah Sakit di Jawa Barta Milik Swasta

     Jumlah penduduk Jawa Barat yang besar menciptakan permintaan pelayanan kesehatan yang besar pula. Sehingga, Pemerintah tidak mungkin menjadi pemain solo untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahun 2023, menurut data Dinas Kesehatan Jawa Barat ada 416 Rumah Sakit (RS) di Jawa Barat, yang terdiri dari 356 Rumah Sakit Umum dan 60 Rumah Sakit Khusus. dari sejumlah tersebut, Faktanya, 75 persen dari jumlah tersebut dimiliki oleh pihak swasta. 

    Berdasarkan standar WHO, rasio tempat tidur RS dengan jumlah penduduk adalah 1:1000. Jadi, jika mengacu pada standar WHO, idealnya jumlah tempat tidur yang tersedia di Jawa Barat dengan penduduk 49,9 juta jiwa adalah 50.000 unit.

(ich-2024)