Marisa Wajdi Berbagi

Harga-harga di pasar tradisional Singaparna terus naik. Harga ayam potong (4/3/2024) daro 32.000 naik menjadi Rp38.000-40.000,00. Harga telur dari R26.000 menjadi Rp31.000,00. Keniakan ini diduga terjadi karena keinakan harga pakan ayam yang naik serta pasokan telur yang berkurang. Kenikan harga ini disikapi konsumen dengan mengurangi jumlah pembelian. Pola tahunan, kan?  #harga # inflasi #kota_inflasi

Ketergantungan masyarakat terhadap beras kembali "diributkan". Setelah El Nino memporakporandakan pola produksi beras dalam negeri, para pejabat kembali berkoar agar masyaarakt beralih ke sumber pangan karbohidrat lain selain beras, atau bahasa kerennya melakukan diversifikasi pangan. Sayangnya, koar tersebut semakin lenyap ketika pasokan dan harga beras kembali stabil. Tak Mudah Stailkan Harga Beras   Harga Eceran Tertinggi (HET) beras mempunyai peranan penting sebagai indikator pemerintah dalam pengambilan kebijakan stabilisasi pangan. Stabilisasi ini semakin beras jika dilakukan disaat pasokan beras tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, seperti saat kita mengalami kekeringan akibat dampak El Nino.  Konon Ombudsman RI pernah memberikan rekomendasi kepada Bapanas untuk menghapus HET beras karena dinilai tidak efektif menjaga stabiilisasi harga beras. Bapanas menanggapi bahwa rekomendasi tersebut sulit untuk diikuti karena HET beras merupakan indikator pemerintah dalam pengam...

 Pemetaan situasi ketahanan pangan penting dilakukan sehingga intervensi kerawanan berjalan optimal dan tepat sasaran. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menemukan ada 26 desa yang masuk dalam kategori rawan pangan (Kategori III). Program yang dilakukan untuk mengatasainyamuai dari cadangan pangan pemerintah, warung pangan, gabah bantuan pemerintah, dan gerakan pangan murah, program gebrak (berakan berbagi B2SA). Perlu dibangun pasar di setiap kecamatan dan desa untuk mempermudah akses masyarakat. Biayanya tidak semuanya ditanggung APBD tapi juga dari APBDes dan swasta.  Saat ini Kab. Bekasi hanya memiliki 12 pasar yang melayani 23 kecamatan. 26 desa itu mana saja sih?

Ketidaksetaraan gender ternyata masih menjadi isu bagi Indoensia. Tidak hanya ketidaksetaraan ekonomi dimana akses dan peluang ekonomi laki-laki masih lebih condong dibandingkan perempuan.  Komposisi laki -laki di dunia usaha dan industri masih mendominasi, terutama di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Di bidang pendidikan, kesetaraan akses dan partisipasi perempuan di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), masih rendah. Kekerasan mayoritas korbannya adalah perempuan.  Di wilayah 3T, akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi dan prakelahiran masih terbatas, Begitu pula isu kesehatan mental banyak terjadi pada perempuan. Dari sisi ketidaksetaan sosial, baik berdasarkan jenis kelamin, etnisitas, orientasi seksual, ataupun disabilitas, memiliki dampak serius terhadap pembangunan berkelanjutan karena masyarakat yang tidak inklusif rentan terhadap konflik, ketidakstabilan, dan ketidakadilan. Investasi Kesetaraan Gender Pendidikan berp...

Penyakit Frambusia  adalah  penyakit menular yang sering diabaikan ( neglected tropical disease (NTD)) karena jumlah kasus yang kecil. Kasus penyakit ini  biasanya terjadi di negara wilayah tropis yang memiliki sanitasi buruk, seperti Afrika, Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Oceania, sehingga sering disebut juga sebagai Frambusia Tropicana.  Walaupun jarang terjadi kasus ini masih terjadi di Indonesia.  Penularan tejadi dengan kontak langsung sehingga terinfeksi bakteri  Treponema Pertenue   yang menyebabkan penyakit kulit bahkan menyebabkan kecacatan tulang.   Penyakit ini dinamakan Frambusia karena gejala pada kulit mirip buah Frambusia.      Tanggal 6 Maret 2024, Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, sebagai daerah bebas penyakit Frambusia atau Patek. Hingga tahun 2023 tidak ditemukan kasus ini di Kabupaten Bogor.  Penilaian dilakukan dengan kriteria: Pem...

Keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk mereaktivasi jalur kereta api Bandung–Ciwidey  sungguh menarik. Jalur kereta api ini sudah non-aktif sejak tahun 1982,  dianggap tidak menguntungkan lagi karena kalah bersaing dengan mobil pribadi dan angkutan umum. Menariknya, walau dinon-aktifkan, konon Direktorat Jenderal Perkeretaapian ( Ditjenka  atau  DJKA )  sudah membuat  masterplan  reaktivasi, namun belum terlaksana hingga. Beberapa titik pernah aktif, seperti  jalur menuju Kavaleri, dan jalur menuju Depot Pertamina. Sebagian rel digunakan hingga pertengahan 2000-an untuk mengangkut tank dari Pindad  ke Kavaleri dan sebaliknya. Semula,   jalur ini dibangun untuk mengangkut hasil bumi dari Bandung selatan ke Stasiun Bandung atau ke Batavia. Hal ini disebabkan yang memerlukan alat pengangkut  produk-produk perkebunan dari wilayah Bandung Selatan agar murah dan cepat. Biaya pengiriman hasil dari Bandung Selatan ke wilayah la...

         Kabupaten Bandung termasuk wilayah yang dilalui pembangunan Kereta Api Cepat  China Indonesia (KCIC). Wajar jika Bupati Kabupaten Bandung tidak berpuas dengan itu saja, Ada peluang untuk memperbesar dampak pembangunan tersebut dengan mengaktifkan kembali jalur kereta api Bandung-Ciwidey.           Reaktivasi jalur kereta api merupakan kerwenangan PT KAI (Kereta Api Indonesia) sehingga usulan tersebut dilayangkan pada yang berwenang. Namun, sangat disadari ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan ini yaitu perihal masyarakat yang menempati wilayah di sekitar jalur tersebut.  Pembangunan Tol          Selain reaktivasi jalur kereta, pemerintah Kabupaten Bandung juga mengusulkan (1) pembuatan jalan tol Soreang sampai Cidaun, (2)  pelebaran jalan Pacira (Pasirjambu-Ciwidey-Rancabali) hingga Pangalengan , dan (3) pembuatan kereta gantung dari Soreang-Pacira hingga Pangale...

       Jumlah penduduk Jawa Barat yang besar menciptakan permintaan pelayanan kesehatan yang besar pula. Sehingga, Pemerintah tidak mungkin menjadi pemain solo untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahun 2023, menurut data Dinas Kesehatan Jawa Barat ada 416 Rumah Sakit (RS) di Jawa Barat, yang terdiri dari 356 Rumah Sakit Umum dan 60 Rumah Sakit Khusus. dari sejumlah tersebut, Faktanya, 75 persen dari jumlah tersebut dimiliki oleh pihak swasta.       Berdasarkan standar WHO, rasio tempat tidur RS dengan jumlah penduduk adalah 1:1000. Jadi, jika mengacu pada standar WHO, idealnya jumlah tempat tidur yang tersedia di Jawa Barat dengan penduduk 49,9 juta jiwa adalah 50.000 unit. (ich-2024)